Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Hubungi Kami
Rabu, 18 November 2026

Kejaksaan Negeri Gayo Lues Gelar Ekspose Permohonan Pendampingan Hukum pada DPMK Tahun 2026
Oleh Admin | Kamis, 27 Agustus 2026
Bagikan :

Kejaksaan Negeri (Kejari) Gayo Lues melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) melaksanakan Ekspose Permohonan Pendampingan Hukum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2026, Kamis (27/8/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka membahas permohonan pendampingan hukum terhadap 6 (enam) desa yang menjadi sasaran pendampingan, khususnya terkait kegiatan penanganan stunting dan pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).

Kegiatan dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gayo Lues Indra Harvianto Saleh, S.H., M.H., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Ardiansyah, S.H., M.H., Kepala Seksi Intelijen Wahyu Husni, S.H., M.H., Plt. Inspektur Inspektorat Kabupaten Gayo Lues, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Gayo Lues, para Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Gayo Lues, unsur DPMK, serta unsur pendamping kampung dan pengelola BUMK.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Seksi Intelijen menyampaikan bahwa pendampingan terhadap 6 (enam) desa perlu dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Pihak Kejaksaan juga menyampaikan kesiapan untuk membantu dan mendukung pelaksanaan kegiatan, termasuk memberikan pendampingan dalam hal kelengkapan dokumen dan kebutuhan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

Sejumlah kondisi dan kendala yang terdapat di lapangan turut menjadi pembahasan dalam kegiatan ekspose, di antaranya kondisi akses jalan dan jaringan komunikasi di Desa Kuala Jernih yang dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan serta komunikasi di lapangan. Sementara itu, untuk Desa Gegarang disampaikan bahwa sarana yang dibutuhkan telah tersedia dan pihak desa telah memperoleh dukungan administrasi dari pihak terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Inspektorat Kabupaten Gayo Lues menyampaikan bahwa tata kelola pemerintahan di tingkat kampung harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparatur pemerintahan kampung juga diharapkan memahami tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan kampung.

Selain itu, pelaksanaan setiap kegiatan diharapkan dilakukan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap kegiatan juga menjadi bagian dari proses evaluasi dan pengawasan oleh pihak yang berwenang, termasuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyampaikan bahwa pendampingan hukum dilaksanakan berdasarkan permintaan dari pihak yang membutuhkan pendampingan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, proses pendampingan harus dilakukan secara profesional serta memperhatikan aspek independensi dan menghindari terjadinya conflict of interest.

Pendampingan hukum yang diberikan Kejaksaan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi diharapkan memberikan manfaat nyata bagi pihak yang didampingi. Pendampingan lebih diarahkan pada aspek administrasi dan hukum serta tidak mengambil alih teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Untuk mendukung proses pendampingan, pihak yang didampingi diminta menyiapkan dan memberikan dokumen serta data secara lengkap sejak awal. Kelengkapan tersebut diperlukan agar dapat dilakukan telaah secara menyeluruh dan memberikan pendapat maupun masukan berdasarkan data yang memadai.

Dalam kegiatan tersebut juga ditekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah kampung, DPMK, Inspektorat, pendamping desa, pengelola BUMK serta pihak Kejaksaan. Apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, pihak kampung diharapkan segera melakukan konsultasi sehingga permasalahan dapat diketahui dan diselesaikan sejak dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kabid Perwakilan Kampung DPMK Kabupaten Gayo Lues juga menyampaikan perlunya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap 6 (enam) desa yang menjadi sasaran pendampingan. Pendampingan diharapkan dilakukan secara proaktif dan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk Inspektorat, BUMK serta tenaga ahli dan pendamping kampung sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.

Melalui kegiatan ekspose tersebut, Kejaksaan Negeri Gayo Lues bersama DPMK dan pihak terkait berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan pendampingan dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kampung yang tertib administrasi, sesuai ketentuan hukum serta tepat sasaran.

Kegiatan Ekspose Permohonan Pendampingan Hukum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Gayo Lues Tahun 2026 berlangsung dengan aman, tertib dan lancar.

Infografis Kejaksaan

Tiktok Kejari Gayo Lues

Instagram Kejari Gayo Lues